VISI & MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
- Detail
- Ditulis oleh BIDANG MEDIA
- Kategori: Uncategorised
- Dilihat: 173
VISI :
“ Terintegritasnya Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Terpadu Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Telematika”
MISI :
Misi 1 :
Mewujudkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Secara Transparan Dan Akuntabel”
Misi 2 :
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Professional, Sarana Dan Prasarana Serta Akses Jaringan Pendukung Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Public Berbasis Telematika Yang Memadahi.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG MELAKUKAN SOSIALISASI PENERAPAN SCAN QUICK RESPONSE (QR) CODE MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULILINDUNGI KEPADA SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media & Informasi
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 84
Aceh Tamiang, Senin (1/11/2021) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang melakukan sosialisasi penerapan scan Quick Response (QR) Code menggunakan aplikasi PeduliLindungi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama dua hari, yaitu pada hari Senin dan Kamis tanggal satu dan empat November 2021 di Aula Media Center Dinas Kominfo.
Kepala Dinas Kominfo Bastian S.Kom, Mengatakan bahwa Dinas Kominfo ditugaskan untuk mengkoordinasikan pendaftaran penerbitan QR Code Peduli Lindungi ke Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“ Penerapan scan QR Code PeduliLindungi ini, dilaksanakan untuk mendukung disiplin prokes di lingkungan kerja sehingga diharapkan menekan penyebaran pandemi,” kata Bastian.
Lebih lanjut disampaikannya, Aplikasi ini terkoneksi dengan data pemeriksaan Covid-19 dan vaksinasi nasional, sehingga bisa langsung diketahui status tiap individu yang berkunjung, cukup dengan memindai poster QR Code lewat aplikasi PeduliLindungi yang bisa diunduh di Playstore.
Ada 4 (empat) warna kategoriyang akan muncul pada aplikasi Peduli Lindungi para pengunjung setelah memindai QR Code tersebut. Kategori ini diwakili dengan notifikasi warna hijau, kuning, merah dan hitam.
“ Warna hijau menandakan pengunjung sudah ikut vaksinasi sebanyak dua kali dan tidak sedang terinfeksi Covid-19. Kuning artinya baru ikut vaksinasi pertama, diperbolehkan masuk setelah verifikasi lebih lanjut oleh petugas. Merah berarti belum divaksinasi sehingga tidak diperbolehkan masuk. Terakhir warna hitam yang artinya pengunjung tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 dan tentu saja dilarang keras masuk ke ruangan,”.
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN SANDI ACEH MELAKUKAN PENDAMPINGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECULIKAN KEPADA PPID UTAMA ACEH TAMIANG
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media & Informasi
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 61
Aceh Tamiang: Rabu (07/10/2021) Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi Aceh melakukan pendampingan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Tamiang pada tanggal 07 dan 08 Oktober 2021 di Ruang Aula Media Center Diskominfosan Aceh Tamiang.
Kegiatan ini dibuka oleh kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang Batian, S.Kom, dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa di era digital seperti saat ini tidak semua informasi dapat diakses dan dipublis, itulah alasan mengapa adanya informasi yang dikecualikan.
Acara ini dilanjutkan dengan pembahasan daftar informasi dari tiap-tiap PPID Pembantu yang turut dihadiri oleh Ketua Pelakssana harian PPID Aceh Zalsufran, ST,M.Si, PPID Utama Aceh Tamiang Hendra, S.T, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Dokumentasi Eni Chairani, SE, Kasi Layanan Informasi Aceh Asriani S.Sos, M.Si, Kasi PPIPM M. Nurdin, S.E, kasi pengadun dan LI Ismirizal Fahry, S.H, Sekertaris Dinas Rudi, Kasi PP DPUPR M. Yusri Fadjar, Kasi SDA BUPR Mohd. Irsan Julian, S.T, perwakilan Diskominfo Aceh Alda Soraya dan Era Asuti, kasubbag Bantuan Hukum Ramza Gunawan, S,H.,M.H.
Dalam pembahasan kegiatan pendampingan ini disampaikan bahwa PPID mempunyai peran yang strategis, dikarenakan ini merupakan sebuah harapan dari undang-undang keterbukaan Informasi Publik, dimana badan publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi. Tetapi penolakan tersebut harus ada dasar hukumnya dengan alasan jelas.
Uji konsekuensi ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa PPID Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.