BANDA ACEH - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh akan segera menutup perbatasan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penutupan dilakukan di empat titik, yaitu di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Singkil.

Penutupan perbatasan ini diberlakukan khusus untuk mobil penumpang dan juga mobil pribadi. Sementara untuk mobil pembawa bahan pokok, BBM, ambulans, dan jenis kendaraan lainnya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tetap dibolehkan keluar masuk.

Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky Sondani, menjelaskan, penutupan kawasan perbatasan ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri (PM) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021.

Dimana di dalam peraturan tersebut, Pemerintah resmi melarang warga melakukan mudik Idul Fitri untuk memutus mata rantai Covid-19. Larangan tersebut sama seperti larangan mudik pada lebaran tahun lalu.

"Yang jelas perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara akan kita tutup, seperti di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, dan Subulussalam, semua akan kita tutup," kata Kombes Dicky kepada Serambi, Minggu (18/4/2021).

Dicky menyebutkan, penutupan perbatasan itu akan dilakukan mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Pada rentang tanggal tersebut tidak ada satu pun kendaraan umum (bus penumpang) yang boleh beroperasi di lintasan Aceh-Sumatera Utara. Begitu juga dengan kendaraan pribadi.

"Mulai tanggal 6 sampai 17 Mei seluruh bus tidak boleh beroperasi, kalau ada akan kami suruh putar balik. Kecuali mobil sembako, logistik, BBM, ambulans, TNI/Polri yang melakukan tugas, dan beberapa lainnya seperti disebut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub," pungkas Dicky.

Pada tanggal dimaksud, Dicky menambahkan, tidak boleh ada warga Aceh yang pergi ke Sumatera Utara, demikian juga dengan sebaliknya. "Saya juga akan berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Sumatera Utara, nanti juga akan disekat oleh petugas di wilayah Sumatera. Warga di sana juga akan dilarang bepergian ke Aceh," tegasnya.

Untuk itu, bagi warga Aceh yang mau berlebaran di Sumatera Utara, Dicky menyarankan agar pergi sebelum tanggal 6 Mei dan baru bisa kembali ke Aceh setelah tanggal 17 Mei.

"Jadi kalau ada orang Aceh mau ke Medan, ya sebelum tanggal 6 Mei, tanggal 5 boleh. Sekarang juga masih boleh, angkutan umum masih boleh beroperasi. Kalau pergi sekarang nanti kembali setelah tanggal 17 Mei. Ini kalau mau cari momen ya lebih awal pulang kampung," imbuhnya.

Dicky juga meminta kepada semua pengusaha angkutan umum lintas provinsi agar benar-benar mematuhi ketentuan tersebut. Pihaknya akan memantau jelang hari H nanti.

"Kita imbau semuanya agar patuh, sesuai dengan instruksi pusat. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, agar penyebaran Covid-19 di Aceh tidak lagi meningkat dan yang sudah ada bisa kita tekan terus angkanya," pungkas Kombes Pol Dicky.

Kasus infeksi Covid

Sementara itu, kasus harian positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh naik lagi dalam 24 jam terakhir. Dari 22 kasus yang dicatat Sabtu (17/4/2021), menjadi 35 kasus konfirmasi positif baru pada Sabtu (18/4/2021) kemarin.

Sementara dalam kurun waktu yang sama pasien Covid-19 sembuh berjumlah 113 orang. Satu orang dilaporkan meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani di Banda Aceh, Sabtu (17/4/2021) malam.

“Banyaknya pasien yang sembuh setiap hari sangat kita syukuri, tapi penambahan kasus-kasus konfirmasi positif harian patut mendapat perhatian semua pihak,” kata pria yang akrab disapa SAG itu

Ia menjelaskan, setiap penambahan satu kasus positif baru dalam masyarakat maka berpeluang munculnya  tiga atau empat kasus baru berikutnya, dari hasil penelusuran (tracing) kontak eratnya. Sementara ketika proses tracing itu dilakukan petugas, virus corona sudah jauh menyebar menjangkau korban-korban baru berikutnya.

Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu menuturkan, perlu kerja sama masyarakat dan tenaga kesehatan (nakes) dalam menghadapi fenomena penularan virus corona. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, karena virus corona bergerak jauh lebih cepat.

“Masyarakatlah yang berada di garda paling depan melindungi diri, keluarga, dan secara bersama-sama menjaga keselamatan masyarakat di sekitarnya,” ujar SAG.



Sumber : https://aceh.tribunnews.com/2021/04/19/perbatasan-aceh-sumut-akan-ditutup?page=all.
Editor: hasyim

Aceh Tamiang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Aceh Tamiang dan Diskominfosan Provinsi Aceh menandatangai Nota Kesepahaman (MoU) Tentang Fasilltasi Portal Open Data Terintegrasi dan Pengembangan E Government di Banda Aceh, Selasa (23/2). Dasar MoU ini berangkat dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Kepala Diskominfosan Aceh, Marwan Nusuf mengatakan, dengan penandatanganan nota kesepaham ini membuat implementasi Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) dapat di guna pakaikan oleh kabupaten/kota di Aceh.

“Tidak perlu lagi membuat aplikasi yang sama sepanjang aplikasi itu sudah ada di sini, sehingga efisiensi anggaran akan terwujud,” ujar Marwan.

MoU yang telah diteken ini merupakan dukungan teknis dan fasilitasi pengembangan Portal Open Data Terintegrasi dan Pengembangan E-Government di Kabupaten Aceh Tamiang. “Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan E-Government dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,” pungkasnya.

Kepala Diskominfosan Kabupaten Aceh Tamiang, Bastian, S.Kom mengatakan, portal SDI merupakan kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan pembangunan. Nantinya kebijakan tata kelola data itu untuk menghasilkan data yang berkualitas melalui standar data yang terukur.

“Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dibagipakaikan, tentunya membutuhkan perbaikan tata kelola data,” jelas Bastian. Bastian menyatakan, dengan lahirnya nota kesepahaman ini tentunya akan menjadi salah satu pendukung pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memenuhi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

“Adapun ruang lingkup dari MoU tentang Fasilitasi Hosting Portal Open Data Terintegrasi, Pengembangan dan Asistensi terhadap Portal Open Data Terintegrasi, pengembangan sumber daya manusia berupa bimbingan teknis yang bersifat0020Training of Trainer (TOT) bagi beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perkembangan E-Government,” papar Bastian.

Didampingi Bappenas

Bastian menyatakan, Aceh Tamiang satu-satunya daerah di Provinsi Aceh yang mendapat pendampingan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) menuju penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

“Selangkah lagi kita sudah memiliki sistem pengelolaan Satu Data Indonesia. Hari ini minimal kita sudah bisa mengunakan portal open SDI dan nama Kabupaten Aceh Tamiang terdaftar di portal SDI Bappenas,” kata Bastian rasa bangga.

Bastian menjelaskan, SDI merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi validitas data sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data bagi publik.

"Se Indonesia baru 52 daerah yang sudah punya sistem SDI. Di Sumatera ada 5 daerah salah satunya pemerintah provinsi Aceh. Kita ingin jadi kabupaten pertama di Aceh yang memiliki portal Satu Data Indonesia," ungkapnya.

Tenaga Ahli Kebijakan Publik Diskominfosan Atam, Dr Neni Sriwahyuni menambahkan, dari hasil rapat asistensi bersama pihak Bappenas, pihaknya segera melaksanakan pembentukan Sekretariat satu data Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu membuat SK walidata daerah, walidata pendukung dan produsen data ditetapkan dalam SK Bupati Aceh Tamiang.

“Dan, untuk portal SDI tinggal menunggu proses, diperkirakan bulan ini kami usahakan rampung, Aceh Tamiang sudah terdaftar di Bappenas," turur Doktor muda lulusan UNDIP Semarang ini.

Sebagai bentuk keseriusan Diskominfosan Atam, penyelenggaraan SDI Kabupaten Aceh Tamiang juga telah dibahas dalam Focus Grup Disscussion (FGD) tentang Penyusunan Publikasi Aceh Tamiang Dalam Angka Tahun 2021.

FGD yang melibatkan aktor sentral data yakni meliputi BPS, Bappeda dan Diskominfosan untuk menggodok dan merumuskan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang di Aula Bappeda setempat, dihadiri unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), para Camat, perbankan dan perwakilan perusahaan BUMN, Kamis (18/2). RAKYAT ACEH.