KUALASIMPANG – Kabupaten Aceh Tamiang satu-satunya daerah di Provinsi Aceh yang mendapat pendampingan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) menuju penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

“Selangkah lagi kita sudah memiliki sistem pengelolaan Satu Data Indonesia. Hari ini minimal kita sudah bisa mengunakan portal open SDI dan nama Kabupaten Aceh Tamiang terdaftar muncul di portal SDI Bappenas,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Aceh Tamiang, Bastian sehari setelah mengikuti rapat daring asistensi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang bersama Bappenas, Rabu (17/2).

Rapat asistensi SDI secara zoom ini juga diikuti BPS dan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dari kantor masing-masing. Sedangkan selaku tokoh sentral atau pengarah SDI oleh Manager Bidang Tata Kelola, Sekretariat SDI pusat, Daniel Oscar Baskoro dan Bintang Pratama dari Bidang Hukum Bappenas.

Bastian menjelaskan, SDI merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi validitas data sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data bagi publik.

“Se Indonesia baru 52 daerah yang sudah punya sistem SDI. Di Sumatera ada 5 daerah salah satunya pemerintah provinsi Aceh. Kita ingin jadi kabupaten pertama di Aceh yang memiliki portal Satu Data Indonesia,” ungkapnya.

Sejumlah tim ahli dari Diskominfosan Aceh Tamiang yang mengikuti rapat daring pendampingan SDI dari Bappenas di antaranya, Kabid Data dan Statistik, Ujang Pauzi, Kasi Survei dan Akuisisi Data, Ahmad Heriyuhelis, Kasi Pengolahan dan Analisa Data, M Budi Suseno dan Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Dr Neni Sriwahyuni.

Sumber : https://harianrakyataceh.com/2021/02/17/bappenas-ri-dampingi-aceh-tamiang-garap-portal-sdi/

Kualasimpang - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang tengah melakukan persiapan menuju Satu Data Indonesia (SDI) sesuai kebijakan pemerintah dalam mengatasi validitas data.

"Penyelenggaraan SDI ini juga mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 merupakan salah satu upaya untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data bagi publik," kata Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfosan Kabupaten Aceh Tamiang, Ujang Fauzi dalam rapat pembahasan portal open data, SDI dan persiapan untuk asistensi penyelenggaraan SDI hari ke empat di ruang Media Center Diskominfosan, Kamis (4/2), berdasarkan Perpres Nomor 39/2019 tersebut mewajibkan kabupaten membentuk forum SDI. Forum tersebut menurutnya, merupakan wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan instansi daerah untuk penyelenggaraan SDI.

Pihaknya telah memberikan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang sistem pengelolaan satu data ada di Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang untuk diproses.

“Selain itu juga kami telah berkoordinasi dengan Bappenas untuk pendampingan pembuatan portal SDI, dan menyiapkan portal open data Aceh Tamiang. Prinsip SDI ini bermaksud untuk memenuhi standar data, kaidah interoperabilitas data menggunakan kode referensi atau data induk dan metadata,” jelas Ujang.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Jayanti yang dimintai tanggapannya, Jumat (5/2) menilai persiapan yang dilakukan oleh Diskominfosan Aceh Tamiang merupakan respon cepat dalam menindaklanjuti Perpres 39 tahun 2019.

Jayanti menambahkan, kehadiran SDI untuk menjawab permasalahan atas banyaknya data yang tidak sinkron antar lembaga baik tingkat pusat maupun daerah.

Politisi PKS ini menuturkan, efek dari tidak single data maka banyak program pembangunan ditingkat pusat dan daerah tidak tercapai dengan baik.

“SDI juga bisa untuk mendukung sistem statistik kabupaten yang dapat membantu merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata dia.

Sumber : https://analisadaily.com/berita/baca/2021/02/05/1015049/aceh-tamiang-menuju-satu-data-indonesia/#.YBzAJa90Db8.whatsapp