Banda Aceh | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) menggelar workshop peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang literasi teknologi informasi di Hotel Permata Hati Banda Aceh, Selasa (24/07/2018).

Workshop itu berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 24 sampai 26 Juli dengan jumlah peserta 21 orang dari berbagai SKPA.

Kegiatan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam hal mekanisme pengelolaan website dalam rangka pencitraan positif kegiatan Pemerintah Aceh kepada masyarakat serta mensosialisasikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan mendukung 15 program prioritas Pemrintah Aceh periode 2017-2022.

Acara tersebut dibuka oleh Kadis Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf.

Dalam sambutannya, ia mengatakan workshop itu untuk meningkatkan SDM teknologi informasi di SKPA masing-masing.

"Kami mohon kepada panitia dimana peserta yang sudah diundang tidak hadir untuk segera memberitahukan untuk diteruskan dan berkomunikasi langsung dengan kepala SKPA terkait, karena ini amanah dari Pergub Nomor 29 Tahun 2011 dan pergub-pergub lain, bahwa masalah TIK menjadi wewenang dari Dinas Kominfo," tegasnya.

Menurut Marwan berdasarkan dalam rapat pimpinan dengan Plt Gubernur banyak SKPA yang meminta tenaga IT ke Kominfo. Karena tenaga IT yang tersedia tidak cukup maka pihaknya mengambil inisiatif membuat pelatihan ini.

Ia menambahkan beberapa SKPA websitenya tidak pernah update, ini menujukkan bahwa tenaga IT di SKPA bersangkutan belum mencukupi. Hal itu menjadi salah satu asumsi Dinas Kominfo mengadakan workshop IT, agar secara keseluruhan SKPA sanggup mengikuti perkembangan yang diinginkan oleh pemerintah Aceh dan dapat menghasilkan tenaga di bidang teknologi informasi yang berkompoten.

"Kami berharab SKPA yang ada diinstansi tidak kalah dengan SKPK di Kota Banda Aceh, baik dalam mengelola masalah keterbuaan informasi publik dan perkembangan IT," katanya.

Marwan juga mengingatkan mengenai IT tidak terlepas dari pantauan KPK, mulai dari PPID Utama, PPID pembantu, SK PPID pembantu, website setiap dinas sampai kepada integrasi e-planing dengan e-bugeting.

"Ini menjadi satu alat kontrol untuk menimalisir penyalahgunaan anggaran juga aturan-aturan yang berlaku untuk bisa ditegakkan," ujarnya. (wn/ri)

 

Sumber: www.diskominfo.acehprov.go.id